Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

HargaTop.com – Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meninggalkan Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) siang hari ini, Kamis (1/12/2016). Tidak seperti sebelumnya, Ahok kali ini bersedia memberikan sedikit komentar sebelum meninggalkan lokasi.

“Terima kasih atas liputannya. Mohon doa, sehingga proses berjalan adil, terbuka, dan bisa cepat selesai, agar saya memiliki waktu melayani warga Jakarta lebih baik ke depan,” tutur Ahok.

Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan wartawan adalah terkait keputusan untuk tidak menahan Ahok. Ketua tim kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna, enggan menjawab pertanyaan tersebut dan meminta agar wartawan langsung menanyakan ke pihak Kejaksaan.

Akhirnya, pihak Kejagung menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk tidak menahan Ahok. Setidaknya ada lima alasan yang memperkuat keputusan tersebut.

Baca juga : Berita Ahok Hari Ini : Tahap 2 Kasus Dugaan Penistaan Agama, Ahok Siap Ke Kejaksaan.

“Memang terhadap tersangka Ir. Basuki Tjahaja Purnama ini tidak dilakukan penahanan. Alasannya adalah bahwa penyidik sudah melakukan pencekalan dan sampai saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jl Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016), seperti dilansir tim HargaTop via Detik.

“Yang kedua sesuai SOP yang ada di kita apabila penyidik tidak melakukan penahanan kita juga tidak melakukan penahanan. Ketiga pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” ujar M Rum.

Pertimbangan terakhir yang menjadi alasan tidak ditahannya Ahok terkait dakwaan yang ditujukan kepadanya.

“Dan yang terakhir dakwaan kita nanti kita susun secara alternatif. Yang pertama pasal 156 a dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Jadi karena dakwaan ini disusun secara alternatif kita belum tahu mana yang terbukti, apakah pasal 156 yang yang ancaman hukumannya 4 tahun atau pasal 156 a yang ancaman hukumannya 5 tahun,” terang M Rum.

Meskipun demikian, Kejagung memastikan mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mempercepat berkas perkara terkait kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok.

“Sehingga berkas perkara ini sejak awal penelitian kita percepat. Artinya kita minimalkan waktunya tapi kita percepat kinerjanya. Sehingga hari kemarin perkara itu sudah P 21,” pungkasnya.

Setelah ini, tim jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan. Menurut rencana, sidang Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

LEAVE A REPLY